GP Ansor dan GMKI Minta Kapolri Copot Kapolres Manado

JAKARTA, suaramerdeka.com – GP Ansor dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) meminta Kapolri Jenderal Badrodin Haiti untuk mencopot Kapolres dan Kabag Operasi Polres Kota Manado dari jabatannya.

Alasannya, aparat kepolisian di wilayah tersebut melakukan aksi kekerasan terhadap elemen mahasiswa pada tanggal 1 dan 2 Juni lalu. Korban dari aksi kekerasan itu adalah kader GMKI dan Ketua GP Ansor Kota Manado.

Menurut Ketua GMKI Kota Manado Ayub Manuel Pongrekun, penganiayaan yang menimpa tujuh kadernya bermula ketika massa dari GMKI melakukan aksi damai terkait anggota DPRD Manado berinisial CL yang terbukti menggunakan narkoba dan sudah menjadi tersangka.

Namun ternyata CL masih aktif menjadi anggota DPRD dan dia merupakan kader Partai Demokrat. Selanjutnya para pendemo dipersilakan masuk ke ruang paripurna DPRD Manado.

Saat di dalam ruang paripurna, kader GMKI dimintai surat pemberitahuan terkait aksi yang dilakukan. Karena tidak bisa menunjukkan, anggota polisi dari tim Paniki langsung melakukan kekerasan. “Sebenarnya kami sudah sampaikan surat pemberitahuan ke Polda Sulawesi Utara terkait aksi yang kami lakukan, tapi ditolak,” ujar Ayub.

Atas dasar itu, pihaknya meminta Kapolri untuk mencopot Kapolres Kota Manado. Pasalnya, korban kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian menyebabkan luka yang cukup berat mulai luka lebam hingga patah tulang. “Kami hanya mempertanyakan kenapa seorang terdakwa kasus narkoba masih bisa bekerja meskipun sudah didakwa enam bulan penjara,” tegasnya.

Wakil Ketua GP Ansor Benny Ramdhani mengatakan, kekerasan yang menimpa Ketua GP Ansor Kota Manado berawal ketika ratusan kader GP Ansor melakukan penjagaan terhadap Masjid Nurul Fatah. Hal ini dilakukan karena masjid merupakan sarana ibadah dan belum ada keputusan inkrah dari Pengadilan Negeri manado.

Namun Kabag Operasi Polres Manado langsung memerintahkan anak buahnya untuk menyeret Ketua GP Ansor Manado, Rusli Umar untuk meninggalkan masjid. “Kami menjaga masjid tersebut karena Kementerian Agama sudah mengeluarkan ketentuan bahwa masjid tersebut harus ada gantinya meskipun di daerah lain,” ujar Benny di Kantor GP Ansor Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat.

(Arif M Iqbal / CN26 / SM Network)